Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui penajaman peran sebagai penasihat keuangan atau financial advisor bagi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Fokus utama dari inisiatif ini adalah penyusunan dan pemanfaatan Kajian Fiskal Kabupaten/Kota. Instrumen ini dirancang untuk menjadi panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam memetakan kondisi keuangan mereka. Dengan adanya kajian fiskal yang mendalam, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam hal pengalokasian anggaran dan pengelolaan belanja daerah.
Selain aspek administratif keuangan, peran financial advisor dari DJPb juga diarahkan untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini mencakup pemberian rekomendasi mengenai strategi investasi yang efektif guna menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan pengelolaan investasi yang terukur, diharapkan daerah dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Upaya penguatan peran ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Sinergi antara pemerintah pusat melalui DJPb dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui manajemen fiskal yang lebih sehat dan transparan.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas mengelola perbendaharaan negara. Peran DJPb sangat vital dalam memastikan distribusi dana transfer ke daerah dan pengelolaan kas negara berjalan efisien guna mendukung stabilitas ekonomi makro nasional.
