Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pembangunan gedung Koperasi Desa (Kopdes) di lokasi yang berbeda apabila di wilayah tersebut sudah tersedia fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih. Kebijakan ini diambil guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Ferry menekankan bahwa integrasi layanan ekonomi melalui satu pusat kegiatan akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan membangun banyak gedung terpisah yang berisiko tidak terkelola dengan maksimal. Dengan memusatkan aktivitas koperasi di dalam ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pelaku usaha mikro, nelayan, dan pengelola koperasi.
Langkah strategis ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi bangunan serta pemborosan anggaran negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan sekadar membangun fisik gedung tanpa aktivitas ekonomi yang produktif di dalamnya.
Lebih lanjut, Menkop berharap agar fokus utama saat ini adalah pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen koperasi, sehingga fasilitas yang sudah ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah pesisir Indonesia.
Koperasi di Indonesia memiliki peran krusial sebagai soko guru perekonomian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks wilayah pesisir, penguatan koperasi nelayan menjadi sangat penting untuk memutus rantai distribusi yang panjang serta melindungi nelayan dari praktik tengkulak, sehingga nilai tambah hasil laut dapat dinikmati langsung oleh para produsen kecil.
