Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan usulan agar badan pengelola gambut dan mangrove yang akan dibentuk oleh pemerintah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri. Langkah ini dipandang perlu guna memastikan pengelolaan ekosistem penting tersebut berjalan lebih efektif dan terukur.
Menurut Raja Juli, kepemilikan anggaran yang mandiri akan memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam eksekusi program-program restorasi serta konservasi di lapangan. Dengan adanya DIPA khusus, badan pengelola tersebut tidak lagi bergantung sepenuhnya pada struktur anggaran lembaga induk, sehingga target-target pelestarian lingkungan dapat dicapai dengan lebih efisien.
Fokus utama dari badan pengelola ini nantinya adalah menangani kawasan gambut dan hutan mangrove yang memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan yang terintegrasi diharapkan mampu menekan angka kerusakan lahan gambut serta memperluas tutupan mangrove di berbagai wilayah Indonesia, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan daratan.
Lebih lanjut, Menhut menekankan bahwa koordinasi antarlembaga tetap menjadi kunci, namun dukungan finansial yang terstruktur melalui DIPA mandiri akan memperkuat posisi badan tersebut dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini juga dipandang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan luas lahan gambut dan hutan mangrove terbesar di dunia. Ekosistem gambut berperan penting sebagai penyimpan karbon alami yang sangat besar, sementara mangrove berfungsi sebagai benteng alami pesisir dari abrasi serta tempat pembiakan biota laut. Oleh karena itu, upaya restorasi dan perlindungan kedua ekosistem ini menjadi agenda prioritas nasional dalam rangka mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca global.
