Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) secara resmi menyampaikan aspirasi para agen serta leader asuransi terkait beban perpajakan yang mereka tanggung. Langkah ini ditempuh melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PAAI menekankan pentingnya adanya penyesuaian mekanisme pemajakan yang lebih adil dan terukur bagi para praktisi asuransi. Menurut PAAI, sistem perpajakan yang berlaku saat ini dirasa masih perlu dievaluasi agar tidak memberatkan para agen yang menjadi ujung tombak industri asuransi dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat.
Fokus utama dari tuntutan PAAI adalah terciptanya standarisasi perhitungan pajak yang transparan. Hal ini dinilai krusial mengingat karakteristik pendapatan agen asuransi yang bersifat fluktuatif dan memiliki struktur biaya operasional yang berbeda dengan profesi lainnya. Dengan adanya mekanisme yang lebih proporsional, diharapkan motivasi para agen dalam memasarkan produk asuransi tetap terjaga, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan industri asuransi nasional.
Melalui forum RDPU ini, PAAI berharap Komisi XI DPR RI dapat mengkaji lebih dalam regulasi perpajakan yang berlaku dan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memberikan solusi konkret bagi para agen asuransi di seluruh Indonesia.
Industri asuransi di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sektor jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengalihan risiko bagi nasabah. Pengawasan terhadap industri ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara regulasi perpajakannya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Stabilitas profesi agen asuransi sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, mengingat peran mereka sebagai jembatan informasi antara perusahaan asuransi dan calon nasabah.
