Sejumlah pakar hukum memberikan perhatian serius terhadap rencana implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, terutama dalam memahami kompleksitas hukum bisnis.
Pakar hukum Ari Yusuf Amir menekankan bahwa keberhasilan penerapan RUU Perampasan Aset sangat bergantung pada kemampuan aparat di lapangan. Menurutnya, pelaku tindak pidana ekonomi saat ini seringkali menggunakan skema bisnis yang rumit untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, penegak hukum tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana konvensional, tetapi harus mampu membedah struktur bisnis dan transaksi keuangan yang kompleks.
Kapasitas aparat yang mumpuni dinilai menjadi kunci agar proses perampasan aset dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme bisnis modern, dikhawatirkan terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk meloloskan aset mereka dari jangkauan negara.
Selain penguatan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Sinergi yang kuat akan memudahkan pelacakan aset (asset tracing) hingga eksekusi perampasan, sehingga memberikan efek jera yang lebih nyata bagi para pelaku tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.
Upaya penguatan kapasitas ini diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi diwujudkan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi khusus bagi penyidik dan jaksa. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi dokumen hukum di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen ampuh dalam memulihkan kerugian keuangan negara.
