Lembaga legislatif Iran secara resmi telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan mengurangi intensitas kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Langkah ini menandai adanya pergeseran sikap politik internal Iran terhadap pengawasan nuklir yang dilakukan oleh badan pengawas PBB tersebut.
Permintaan dari parlemen ini muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut mengenai program nuklir Iran. Pihak legislatif menilai bahwa ketergantungan atau kerja sama yang terlalu erat dengan IAEA dapat memberikan celah bagi tekanan internasional terhadap kedaulatan energi nuklir negara tersebut. Dengan membatasi interaksi, parlemen berharap pemerintah dapat memiliki kontrol lebih besar atas agenda strategis nasional mereka.
Hingga saat ini, hubungan antara Teheran dan IAEA memang kerap mengalami pasang surut. Pengawasan ketat dari IAEA seringkali dianggap oleh pihak konservatif di Iran sebagai bentuk intervensi asing yang tidak perlu. Oleh karena itu, desakan untuk menjauhi badan dunia tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Iran di kancah diplomasi global, khususnya terkait dengan sanksi ekonomi yang masih membayangi negara tersebut.
Sebagai latar belakang, IAEA merupakan organisasi internasional yang bertugas memantau program nuklir di seluruh dunia untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi nuklir hanya ditujukan bagi kepentingan damai dan bukan untuk pengembangan senjata nuklir. Pengawasan terhadap Iran menjadi salah satu fokus utama IAEA selama beberapa dekade terakhir karena kekhawatiran komunitas internasional mengenai potensi pengembangan hulu ledak nuklir oleh Teheran.
