Dewan Parlemen Iran saat ini tengah mengkaji kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Rencana strategis ini menjadi salah satu poin pembahasan serius di tingkat legislatif negara tersebut.
Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, mengungkapkan pada Senin (28/9) bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan langkah tersebut. Diskusi mengenai posisi Iran dalam traktat internasional ini muncul sebagai bagian dari respons terhadap dinamika politik dan tekanan global yang dihadapi oleh Teheran dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah untuk keluar dari NPT dipandang sebagai opsi dalam menghadapi kebuntuan diplomatik terkait program nuklir Iran. Jika keputusan ini benar-benar diambil, hal tersebut diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah serta mengubah peta negosiasi nuklir antara Iran dengan kekuatan dunia.
Sejauh ini, pemerintah Iran masih melakukan evaluasi mendalam terhadap risiko dan manfaat dari pengunduran diri tersebut. Parlemen menekankan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada kepentingan nasional dan kedaulatan negara dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT sendiri merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong kerja sama dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Perjanjian ini menjadi landasan utama dalam upaya global menjaga keamanan dunia dari ancaman senjata pemusnah massal, meskipun dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara negara-negara anggota terkait pengawasan dan kepatuhan terhadap batasan pengembangan nuklir.
