Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, memberikan pernyataan terkait langkah strategis yang diambil oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Menurut Benny, GKSR saat ini tengah berupaya memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi hanya 1 persen.
Upaya ini dipandang sebagai langkah untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi representasi suara rakyat di lembaga legislatif. Dengan menurunkan ambang batas tersebut, diharapkan lebih banyak partai politik yang dapat menempatkan wakilnya di parlemen, sehingga aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan dapat tersalurkan secara lebih inklusif dan demokratis.
Benny menekankan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh GKSR ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan suara pemilih. Ambang batas parlemen yang terlalu tinggi dinilai dapat menghambat partai-partai kecil atau baru untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan negara, meskipun mereka mendapatkan dukungan suara yang cukup signifikan dari masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem kepartaian yang lebih sehat dan kompetitif di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian angka parliamentary threshold, legitimasi suara rakyat dalam pemilihan umum diharapkan dapat terwakili secara utuh tanpa harus tereliminasi oleh aturan ambang batas yang dianggap terlalu membebani partai politik tertentu.
Parliamentary threshold sendiri merupakan syarat minimum perolehan suara yang harus dicapai oleh sebuah partai politik dalam pemilihan umum untuk bisa mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan ini sering menjadi perdebatan panjang di Indonesia, karena di satu sisi bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, namun di sisi lain dianggap mengabaikan jutaan suara pemilih yang memilih partai yang tidak lolos ambang batas.
