Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada masyarakat adat. Langkah ini diambil mengingat peran krusial yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam menjaga kelestarian ekosistem alam di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pernyataannya, Jumhur menekankan bahwa negara hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat adat sebagai pelestari lingkungan tetap terjaga. Sinergi antara pemerintah dan komunitas adat dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks saat ini. Masyarakat adat dianggap memiliki kearifan lokal yang teruji secara turun-temurun dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Upaya perlindungan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat adat, tetapi juga menjadi strategi nyata dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan menjaga wilayah adat dan adat istiadat mereka, pemerintah berupaya mencegah eksploitasi alam yang berlebihan serta menjaga keseimbangan biodiversitas yang menjadi aset berharga bagi bangsa Indonesia.
Komitmen ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional. Dengan demikian, masyarakat adat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra strategis dalam upaya konservasi alam jangka panjang.
