Pemerintah memberikan klarifikasi terkait kebijakan penempatan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai tidak sesuai dengan domisili asal para pengelolanya. Langkah strategis ini diambil guna memastikan operasional lembaga tersebut dapat berjalan maksimal di berbagai wilayah.
Ferry, selaku perwakilan pemerintah, menjelaskan bahwa penempatan personel lintas daerah ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan sebagai solusi cepat untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah daerah. Kondisi ini terjadi terutama di wilayah-wilayah yang pembangunan gedung Kantor Desa Kopdes Merah Putih (KDKMP) telah rampung sepenuhnya.
Menurut Ferry, ketersediaan infrastruktur fisik yang sudah siap harus segera dibarengi dengan kehadiran tenaga manajerial yang kompeten agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dengan memobilisasi manajer dari daerah lain untuk mengisi pos-pos yang masih kosong, meskipun hal tersebut berarti mereka harus bekerja jauh dari tempat tinggal asalnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat aktivasi layanan Kopdes Merah Putih di tingkat desa, sehingga manfaat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan terisinya posisi manajer, koordinasi operasional dan manajemen harian di setiap titik KDKMP diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
