Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menginstruksikan seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari 27 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat untuk memperketat sinkronisasi data dalam menyusun kebijakan pembangunan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan bahwa setiap program pengentasan masalah sektoral berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi.
Menurut Herman, perencanaan yang tidak berbasis data akurat berisiko menimbulkan tumpang tindih program atau bahkan ketidakefektifan dalam penyelesaian persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan agar setiap daerah tidak bekerja secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam satu visi pembangunan yang terukur dan terencana dengan baik.
Dalam rapat sinkronisasi tersebut, ditekankan bahwa data harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan basis data yang kuat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap setiap intervensi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten dan kota dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.
Lebih lanjut, koordinasi antarlembaga diharapkan terus ditingkatkan agar tidak terjadi gap komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Sinkronisasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan strategi untuk memastikan efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Sebagai informasi, Bappeda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target nasional, sehingga tercipta sinergi pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
