Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memberikan penekanan khusus mengenai strategi pengembangan sektor pertambangan di wilayahnya. Pemerintah daerah menegaskan bahwa proses hilirisasi komoditas tambang tidak boleh dilakukan setengah-setengah, melainkan harus dilakukan secara utuh hingga mampu menghasilkan produk jadi yang siap dipasarkan.
Langkah ini dinilai krusial agar daerah tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi industri di luar wilayah maupun luar negeri. Dengan mendorong terciptanya produk akhir, diharapkan nilai tambah dari kekayaan alam Sulawesi Tengah dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
Lebih lanjut, Pemprov Sulteng berharap investasi yang masuk ke sektor pertambangan tidak hanya berfokus pada ekstraksi dan pengolahan awal, tetapi juga berkomitmen membangun ekosistem industri manufaktur. Hal ini mencakup penyediaan teknologi pengolahan yang lebih canggih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dalam industri pengolahan produk jadi.
Upaya ini juga dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih beragam bagi penduduk lokal. Dengan adanya industri produk jadi, peluang kerja tidak lagi terbatas pada sektor operasional tambang, tetapi meluas ke sektor distribusi, pengemasan, hingga pemasaran produk akhir.
Sebagai informasi, Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan mineral melimpah, terutama nikel. Hilirisasi industri pertambangan telah menjadi agenda prioritas pemerintah pusat untuk menggeser paradigma ekonomi dari ekspor bahan mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global di pasar internasional.
