Rencana pemerintah untuk mengalihkan penggunaan tabung LPG 3 kilogram ke sistem jaringan gas (jargas) dan kompor listrik dinilai masih menghadapi kendala besar. Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur saat ini belum memadai untuk menggantikan peran gas subsidi secara menyeluruh.
Menurut Yusuf, implementasi jargas memerlukan investasi infrastruktur yang sangat besar dan waktu pembangunan yang tidak singkat. Pemasangan pipa gas ke rumah-rumah warga di berbagai wilayah Indonesia menjadi tantangan logistik yang kompleks, sehingga tidak mungkin dilakukan secara instan untuk mencakup seluruh populasi pengguna LPG 3 kg.
Selain masalah jargas, penggunaan kompor listrik juga dipandang belum siap menjadi solusi utama. Kendala utama terletak pada kestabilan pasokan listrik dan daya listrik rumah tangga yang mungkin tidak mencukupi untuk mendukung penggunaan peralatan masak listrik secara massal. Jika dipaksakan tanpa persiapan matang, dikhawatirkan akan terjadi beban berlebih pada jaringan listrik domestik.
Yusuf menekankan bahwa LPG 3 kg saat ini masih menjadi pilihan paling praktis dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, peralihan energi di sektor rumah tangga harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat, tidak hanya sekadar mengejar target pengurangan subsidi, tetapi juga memastikan ketersediaan akses energi yang terjangkau dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai informasi, LPG 3 kg merupakan salah satu komoditas subsidi energi terbesar yang dikelola pemerintah Indonesia untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu. Upaya diversifikasi energi melalui jargas dan elektrifikasi memang terus didorong guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG, namun tantangan geografis Indonesia yang luas menjadi faktor utama yang membuat distribusi energi skala besar memerlukan strategi pembangunan jangka panjang.
