Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, melakukan penyesuaian kembali terhadap status kepegawaian sejumlah tenaga pendidik di wilayahnya. Tercatat sebanyak 62 orang yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah kini telah dikembalikan statusnya menjadi guru.
Langkah ini diambil setelah sebelumnya terjadi perubahan status administratif yang menempatkan mereka sebagai tenaga kependidikan (tendik). Keputusan untuk mengembalikan status tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan Kabupaten Dompu agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengajaran.
Selain persoalan status jabatan kepala sekolah, agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut juga menyentuh isu krusial mengenai kesejahteraan pegawai, khususnya terkait skema gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pembahasan ini menjadi fokus penting mengingat banyaknya tenaga honorer yang tengah menantikan kepastian status kepegawaian dan standar penghasilan yang akan mereka terima.
Penataan status kepegawaian dan kejelasan sistem penggajian diharapkan dapat memberikan kepastian kerja bagi para pendidik. Hal ini dinilai penting untuk menjaga motivasi serta kualitas pengajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dompu, sehingga proses belajar mengajar bagi siswa tidak terganggu oleh persoalan administratif kepegawaian.
Secara umum, isu mengenai pengangkatan PPPK dan penataan tenaga honorer merupakan agenda nasional yang sedang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Transformasi status pegawai non-ASN menjadi PPPK bertujuan untuk menciptakan standarisasi kompetensi dan kesejahteraan bagi tenaga kerja di sektor publik, termasuk guru, guna meningkatkan mutu layanan pendidikan di berbagai daerah di seluruh nusantara.
