Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan langkah strategis dalam memperkuat fondasi digital pemerintah Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah dengan mempelajari dan mengadopsi konsep Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah sukses diterapkan di India.
Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan integrasi yang lebih solid antara berbagai layanan publik digital. Dengan mengimplementasikan DPI, pemerintah berupaya menyatukan berbagai pilar penting, mulai dari sistem identitas digital, manajemen data yang terpadu, hingga mekanisme pembayaran elektronik yang efisien.
Integrasi ini diharapkan dapat menghilangkan silo data antarinstansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang terhubung. Dengan demikian, birokrasi yang sebelumnya terfragmentasi dapat dipangkas, dan distribusi layanan pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akurat.
Langkah Komdigi dalam mempelajari model pembangunan infrastruktur digital India ini menjadi bagian dari transformasi digital nasional. Fokus utamanya bukan sekadar pada pengadaan aplikasi, melainkan pada pembangunan fondasi sistem yang memungkinkan berbagai layanan pemerintah saling berinteraksi secara otomatis dan aman.
Secara umum, Digital Public Infrastructure (DPI) merupakan kumpulan sistem digital yang memungkinkan warga negara untuk berinteraksi dengan pemerintah dan sektor swasta secara digital. Konsep ini menekankan pada penggunaan standar terbuka (open standard) dan interoperabilitas data, sehingga berbagai platform yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Banyak negara berkembang kini mulai melirik model DPI untuk mempercepat inklusi keuangan dan efisiensi administrasi publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.
