Partai Hanura memberikan masukan strategis terkait penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk membentuk sebuah lembaga baru yang disebut sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Penyelenggara Pemilu.
Menurut Patrice, kehadiran lembaga pengawas khusus ini sangat krusial untuk memastikan seluruh proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembentukan Dewas Penyelenggara Pemilu diharapkan mampu menutup celah potensi pelanggaran serta meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.
Usulan ini muncul sebagai bentuk kepedulian Partai Hanura terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat meningkat, serta meminimalisir terjadinya sengketa yang berkepanjangan akibat lemahnya pengawasan internal maupun eksternal.
Lebih lanjut, pembentukan lembaga ini dinilai sebagai langkah preventif untuk menjaga netralitas penyelenggara. Dengan fungsi pengawasan yang lebih tajam, setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti lebih cepat sebelum menjadi permasalahan hukum yang kompleks di kemudian hari.
Secara umum, pengawasan pemilu di Indonesia saat ini melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bekerja berdampingan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dinamika politik yang semakin kompleks seringkali memunculkan tantangan baru dalam hal transparansi dan akuntabilitas, sehingga wacana penguatan lembaga pengawas melalui berbagai mekanisme tambahan terus bergulir guna menjaga marwah demokrasi Pancasila.
