Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik pejabat baru yang akan mengisi posisi Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Prosesi pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola wilayah terdepan Indonesia.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPP, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Deputi Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan dalam mengawal pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan. Infrastruktur yang memadai dianggap sebagai kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkokoh kedaulatan negara di mata dunia internasional.
Pengisian jabatan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi berbagai program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan fasilitas publik di daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran, sehingga kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah dapat diminimalisir.
Lebih lanjut, koordinasi lintas sektoral menjadi fokus utama dalam penugasan baru ini. Deputi yang dilantik diharapkan mampu bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di perbatasan berjalan efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.
BNPP sendiri memegang peranan krusial dalam mengelola wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia. Sebagai lembaga yang mengoordinasikan berbagai kebijakan pembangunan di daerah terluar, BNPP bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau titik-titik terluar kedaulatan NKRI. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata dari pinggiran.
