Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali pada Senin (28/9). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka studi tiru guna memperkuat sistem tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kegiatan ini difokuskan pada pertukaran informasi dan berbagi pengalaman mengenai manajemen dokumentasi hukum yang efektif. Melalui studi tiru ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Kanwil Kemenkum Bali dalam mengelola informasi hukum agar lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.
Penguatan JDIH dinilai sangat krusial bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa produk hukum terdokumentasi dengan rapi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya koordinasi antarlembaga seperti ini, diharapkan terdapat standarisasi dalam pengelolaan data hukum yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat luas.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal transformasi digital layanan hukum. Integrasi data yang kuat melalui JDIH diharapkan mampu meminimalisir tumpang tindih aturan serta mempermudah proses riset hukum bagi para pemangku kepentingan.
Sebagai informasi, JDIH merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dokumen hukum secara terpadu di seluruh instansi pemerintah. Implementasi JDIH yang optimal sangat penting untuk mendukung prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan dokumen hukum yang sah dan terkini sebagai bentuk transparansi tata kelola pemerintahan.
