Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi mengeluarkan putusan untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Permohonan tersebut sebelumnya diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan yang berkaitan dengan proses pemberian izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Pihak Silmy Karim melalui kuasa hukumnya berupaya menggugat prosedur penyitaan barang bukti yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut melalui jalur praperadilan.
Namun, majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan. Dengan keluarnya putusan penolakan ini, maka status penyitaan yang telah dilakukan oleh KPK dinyatakan tetap sah menurut hukum.
Menanggapi putusan tersebut, pihak Silmy Karim menyatakan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku. Fokus utama kini beralih pada persiapan menghadapi sidang pokok perkara guna membuktikan fakta-fakta hukum di persidangan nantinya. Tim kuasa hukum kini tengah menyiapkan strategi pembelaan untuk menghadapi pemeriksaan materiil dalam kasus dugaan korupsi izin tinggal WNA tersebut.
Sebagai informasi, praperadilan merupakan mekanisme hukum di Indonesia yang memungkinkan tersangka atau pihak terkait untuk menguji keabsahan prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi.
