Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk segera menyusun dan merumuskan skema rehabilitasi yang efektif bagi para pengguna narkotika yang saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dalam instruksinya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Menteri Hukum diminta untuk berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah kementerian terkait serta lembaga pemerintah lainnya guna memastikan program rehabilitasi ini berjalan komprehensif dan tepat sasaran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Fokus utama dari arahan Presiden adalah mengubah pendekatan penanganan pengguna narkoba di dalam lapas, agar tidak sekadar menjadi tempat penahanan, tetapi juga menjadi pusat pemulihan. Dengan adanya skema rehabilitasi yang terstruktur, diharapkan para pengguna dapat pulih dari ketergantungan dan memiliki kesiapan mental serta keterampilan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat setelah masa hukumannya selesai.
Koordinasi antarlembaga ini dinilai krusial mengingat penanganan rehabilitasi melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, kesehatan, hingga dukungan psikososial. Pemerintah berharap melalui perumusan skema yang baru, efektivitas pemulihan pengguna narkotika dapat meningkat dan mampu mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana narkotika di masa depan.
Permasalahan kelebihan kapasitas (overcapacity) di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering kali dipicu oleh tingginya jumlah tahanan kasus narkotika. Oleh karena itu, penguatan program rehabilitasi di dalam lapas dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mengelola populasi warga binaan sekaligus memberikan hak pemulihan kesehatan bagi para pengguna.
