Presiden Prabowo Subianto memberikan usulan terkait komposisi pembiayaan ibadah haji untuk tahun 2027. Dalam gagasan tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan formula pembagian antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48.
Usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali sistem pembiayaan haji agar lebih berkelanjutan. Melalui skema 52:48, diharapkan beban biaya yang harus ditanggung oleh calon jemaah dapat diseimbangkan dengan pemanfaatan nilai manfaat dari dana kelolaan haji, sehingga tidak memberatkan jemaah namun tetap menjaga stabilitas keuangan dana haji dalam jangka panjang.
Langkah ini dipandang penting mengingat fluktuasi biaya operasional haji yang terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari biaya akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan di Arab Saudi. Dengan adanya penyesuaian formula ini, pemerintah berharap pengelolaan dana haji menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia tetap terjaga tanpa harus membebankan biaya yang terlalu tinggi secara mendadak.
Implementasi dari usulan ini nantinya akan memerlukan koordinasi intensif antara pemerintah, Kementerian Agama, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penentuan angka pasti biaya haji biasanya melalui proses diskusi panjang untuk memastikan bahwa hak-hak jemaah terlindungi dan dana abadi umat dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
