Pemerintah Kabupaten Siak tengah menghadapi tantangan serius terkait proyeksi anggaran daerah untuk tahun 2027. Berdasarkan data terbaru, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang akan diterima oleh Kabupaten Siak diperkirakan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni mencapai 70 persen.
Penurunan tajam ini membuat alokasi dana yang diproyeksikan hanya tersisa sekitar Rp40 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan DBH Migas pada periode sebelumnya, sehingga dikhawatirkan akan berdampak luas pada berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Menanggapi situasi ini, Bupati Siak, Afni, menyatakan keberatannya atas penurunan drastis tersebut. Pihak pemerintah daerah merasa perlu mendapatkan penjelasan mendalam mengenai penyebab terjadinya pemangkasan anggaran yang begitu besar dalam proyeksi tahun 2027.
Oleh karena itu, Bupati Afni secara tegas meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka dan memaparkan formula penghitungan yang digunakan dalam menentukan besaran DBH Migas tersebut. Transparansi dalam proses kalkulasi dianggap sangat penting agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian perencanaan anggaran dengan tepat dan akurat, serta memastikan bahwa hak daerah atas sumber daya alam yang dikelola tetap terjaga.
Keterbukaan informasi dari pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai variabel apa saja yang menyebabkan penurunan proyeksi pendapatan daerah ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Siak dapat menyusun strategi fiskal yang lebih efektif untuk menghadapi tahun anggaran 2027.
