Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapannya terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang hanya mengajukan satu nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan untuk mengirimkan nama tunggal ini menjadi sorotan karena biasanya proses pengajuan calon pemimpin lembaga negara melibatkan beberapa opsi nama.
Puan menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan calon Kapolri merupakan kewenangan penuh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif kepala negara dalam menentukan sosok yang dianggap paling tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa meskipun hanya ada satu nama yang diajukan, proses di DPR tetap akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, tetap akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon yang diajukan tersebut.
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon Kapolri memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang sejalan dengan kebutuhan keamanan nasional serta penegakan hukum di Indonesia. Puan menegaskan bahwa DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif guna menjamin terpilihnya pemimpin kepolisian yang mampu menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.
Sebagai informasi, Kapolri merupakan jabatan strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemilihan Kapolri memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan penegakan hukum, pemberantasan kriminalitas, serta stabilitas politik dan keamanan nasional. Proses pergantian kepemimpinan di Polri umumnya dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif guna menjaga checks and balances dalam tata kelola pemerintahan.
