Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa berinisial SS. Terdakwa tersebut sebelumnya didakwa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang anak usia balita.
Keputusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dianggap sebagai hal yang mengecewakan, terutama mengingat dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban yang masih sangat belia. Pihak DP3AKB menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak, khususnya dari ancaman kekerasan seksual, seharusnya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum guna memberikan rasa aman bagi anak-anak di wilayah Jawa Barat.
Menanggapi situasi tersebut, Pemprov Jabar memastikan akan terus memberikan pendampingan bagi korban dan keluarga. Upaya pemulihan trauma (trauma healing) menjadi fokus utama agar korban dapat kembali beraktivitas dengan normal dan terhindar dari dampak jangka panjang akibat peristiwa traumatis yang dialaminya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan. Keprihatinan ini muncul sebagai bentuk dukungan moral kepada korban, sekaligus pengingat bagi seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya komitmen bersama dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang kian mengkhawatirkan.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang menjadi perhatian nasional di Indonesia. Berdasarkan data statistik kriminal, angka kekerasan terhadap anak cenderung fluktuatif namun tetap tinggi, yang sering kali dipicu oleh kurangnya pengawasan serta lemahnya implementasi perlindungan anak di tingkat keluarga maupun lingkungan sosial. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya memperkuat sistem perlindungan anak melalui regulasi dan layanan pengaduan terpadu guna menekan angka kriminalitas serupa.
