Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penyesuaian terhadap skema insentif bagi mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memicu reaksi negatif. Sejumlah mitra pengelola di wilayah Priangan Timur secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap rencana perubahan kebijakan tersebut.
Keresahan para mitra muncul karena skema insentif dianggap sebagai komponen krusial dalam menjaga keberlangsungan operasional dapur pemenuhan gizi. Perubahan yang direncanakan oleh BGN dinilai dapat berdampak signifikan terhadap manajemen pengelolaan dapur yang selama ini telah berjalan.
Atas dasar tersebut, para mitra di Priangan Timur mendesak agar pihak Badan Gizi Nasional melakukan kajian ulang secara mendalam sebelum memutuskan untuk menerapkan kebijakan baru. Mereka berharap ada dialog terbuka antara pemerintah dan pengelola lapangan agar kebijakan yang diambil tidak justru menghambat distribusi gizi kepada masyarakat sasaran.
Penolakan ini menekankan pentingnya stabilitas dukungan finansial bagi mitra pengelola agar standar pelayanan gizi tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan kualitas akibat ketidakpastian skema insentif.
