Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam serta kecaman keras atas laporan mengenai serangan udara yang dilakukan oleh militer di Myanmar. Aksi militer tersebut dilaporkan telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan menimbulkan kerusakan signifikan.
Guterres menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer yang berlebihan, terutama serangan udara di wilayah pemukiman, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata, sesuai dengan hukum humaniter internasional yang berlaku.
Lebih lanjut, pemimpin organisasi dunia tersebut mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik di Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Guterres menyerukan agar proses dialog damai segera diupayakan guna mengakhiri krisis kemanusiaan yang terus berlarut-larut di negara tersebut.
PBB juga mengingatkan bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada penyelesaian konflik internal di Myanmar secara damai. Oleh karena itu, dukungan internasional diharapkan dapat mendorong pemerintah militer untuk kembali ke jalur demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
Myanmar telah mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan sejak kudeta militer terjadi beberapa tahun lalu. Konflik antara junta militer dengan kelompok perlawanan rakyat telah memicu krisis kemanusiaan skala besar, pengungsian internal, serta tekanan ekonomi yang berat bagi masyarakat sipil di berbagai wilayah negara tersebut.
