Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyoroti keabsahan ijazah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Dalam agenda sidang tersebut, majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan, yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha.
Kehadiran I Gusti Putu Artha bertujuan untuk memberikan penjelasan dan fakta hukum terkait proses verifikasi dokumen administrasi calon wakil presiden. Sebagai mantan pejabat KPU, keterangannya menjadi poin penting dalam membedah apakah prosedur pemeriksaan ijazah telah dijalankan sesuai dengan regulasi pemilihan umum yang berlaku.
Di tengah jalannya persidangan, Hakim Konstitusi Saldi Isra melontarkan pertanyaan kritis kepada pihak penggugat. Saldi mempertanyakan apakah segala urusan atau permasalahan hukum terkait gugatan tersebut sebenarnya sudah diselesaikan sebelumnya. Pertanyaan ini mengindikasikan adanya penekanan dari majelis hakim mengenai urgensi dan kejelasan objek gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Proses persidangan ini menjadi perhatian publik mengingat isu ijazah Gibran telah menjadi perdebatan panjang sejak masa kampanye. Pihak penggugat berupaya membuktikan adanya ketidaksesuaian dokumen, sementara pihak terkait bersikeras bahwa seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan diverifikasi secara ketat oleh penyelenggara pemilu sebelum penetapan calon.
