Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan kritik keras terhadap keberadaan sejumlah fasilitas mewah yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Berdasarkan hasil pengawasan, DPR menilai bahwa pembangunan fasilitas yang tidak sesuai peruntukan tersebut tergolong sebagai bangunan liar.
Kritik ini muncul setelah terungkapnya adanya ruang-ruang khusus dengan fasilitas yang jauh lebih mewah dibandingkan sel tahanan pada umumnya. Hal ini dinilai mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga binaan yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam lembaga pemasyarakatan.
Lebih lanjut, DPR mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aspek legalitas dari bangunan tersebut. Diketahui bahwa izin mendirikan bangunan untuk fasilitas mewah di Lapas Cibinong tersebut justru baru akan terbit pada tahun 2026 mendatang. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pelaksanaan pembangunan di lapangan dengan prosedur perizinan yang berlaku.
Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan internal di lingkungan Lapas Cibinong dapat berlangsung, sehingga pembangunan fisik dapat berjalan sebelum izin resmi dikeluarkan. DPR mendesak adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal tersebut serta motif di balik penyediaan fasilitas mewah bagi narapidana tertentu.
Lapas merupakan institusi negara yang memiliki aturan ketat terkait standar sarana dan prasarana. Keberadaan fasilitas mewah di dalam penjara sering kali menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas untuk memberikan keistimewaan kepada narapidana tertentu.
