Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, memberikan kritik tajam terkait pemenuhan syarat administratif pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilu 2024. Fokus utama dari kritik tersebut terletak pada aspek pendidikan, di mana Denny menilai bahwa persyaratan ijazah yang menjadi syarat administratif belum terpenuhi secara memadai.
Menurut Denny, kejelasan mengenai latar belakang pendidikan merupakan hal krusial dalam proses pencalonan pemimpin negara. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan administratif bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik terhadap integritas calon pemimpin. Oleh karena itu, ia menilai adanya celah hukum yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi otoritas terkait.
Berdasarkan pandangannya, Denny Indrayana mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi pencalonan Gibran. Ia berpendapat bahwa jika syarat administratif pendidikan tidak terbukti terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka status pencalonan tersebut seharusnya dibatalkan demi menjaga marwah demokrasi dan kepatuhan terhadap hukum.
Lebih lanjut, Denny juga memberikan perspektif mengenai mekanisme pemilihan Wakil Presiden yang ideal. Ia mengusulkan agar proses pemilihan dilakukan dengan metode yang lebih transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh undang-undang, tanpa adanya intervensi atau kelonggaran aturan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan besar dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum serta menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Keputusan MK seringkali menjadi rujukan final dalam menentukan sah atau tidaknya suatu proses politik, termasuk dalam hal verifikasi syarat administratif para calon pemimpin bangsa.
