Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, memberikan perhatian khusus terhadap hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Jawa Barat. Hal ini terungkap dalam agenda rapat koordinasi yang mempertemukan pihak legislatif dengan pimpinan Ombudsman RI.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Anwar menyoroti berbagai temuan yang muncul setelah pelaksanaan sidak di Lapas Cibinong. Namun, diskusi yang berlangsung menjadi menarik perhatian ketika anggota DPR tersebut membawa topik mengenai praktik santet ke dalam forum resmi bersama pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Zulkifli Anwar mengingatkan pimpinan Ombudsman RI untuk tidak mengabaikan aspek-aspek non-teknis atau isu-isu yang berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat atau fenomena sosial tertentu yang mungkin memengaruhi kondisi psikologis maupun keamanan di dalam Lapas.
Fokus utama dari pertemuan ini sebenarnya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap pelayanan publik di Lapas Kelas II A Cibinong. Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret guna memperbaiki manajemen dan kualitas layanan di lembaga pemasyarakatan tersebut agar terhindar dari berbagai permasalahan administratif maupun sosial.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Pengawasan ketat dari lembaga seperti Ombudsman RI sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana terpenuhi dan tidak terjadi maladministrasi dalam pengelolaan lapas, mengingat isu kelebihan kapasitas (overcapacity) dan kualitas pelayanan seringkali menjadi tantangan utama di berbagai Lapas di Indonesia.
