Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem lingkungan, Presiden secara resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Langkah pembentukan lembaga baru ini diputuskan setelah Presiden Prabowo menggelar sesi diskusi intensif bersama sejumlah akademisi serta pakar lingkungan di Istana Merdeka pada Kamis (24/9). Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai tantangan dalam pengelolaan lahan basah yang menjadi titik rawan kebakaran hutan, terutama saat memasuki musim kemarau.
BPGMN diharapkan dapat menjadi poros koordinasi yang lebih terintegrasi dalam mengelola kawasan gambut dan mangrove di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, pemerintah menargetkan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tindakan preventif terhadap karhutla dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Fokus utama dari badan ini nantinya adalah melakukan restorasi ekosistem gambut dan perlindungan hutan mangrove yang berperan krusial sebagai penyerap karbon alami. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pengelolaan yang terukur, pemerintah berupaya meminimalisir dampak asap yang kerap mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Upaya pencegahan karhutla merupakan isu krusial bagi Indonesia mengingat luasnya lahan gambut yang rentan terbakar. Selama bertahun-tahun, kebakaran hutan dan lahan telah menjadi tantangan lingkungan tahunan yang tidak hanya merusak biodiversitas lokal, tetapi juga memberikan dampak buruk pada kualitas udara hingga menyebabkan polusi asap lintas batas negara.
