Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sikap menerima terhadap segala bentuk perubahan aturan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang mungkin muncul dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sikap pasrah ini diambil oleh PSI mengingat posisi mereka saat ini yang tidak memiliki keterwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi tersebut membuat PSI tidak memiliki kekuatan suara atau pengaruh langsung dalam proses pengambilan keputusan di legislatif, terutama dalam menentukan angka pasti ambang batas yang akan diterapkan pada pemilu mendatang.
Meski berada dalam posisi yang sulit untuk melakukan intervensi terhadap regulasi, PSI menegaskan kesiapannya untuk menghadapi skenario apa pun. Mereka berkomitmen untuk tetap menjalankan strategi politik partai terlepas dari tinggi atau rendahnya angka ambang batas yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.
Kesiapan ini menunjukkan bahwa PSI tetap optimis dalam membangun basis dukungan masyarakat, meskipun tantangan regulasi di tingkat pusat menjadi hambatan nyata bagi partai-partai kecil atau partai yang belum berhasil menembus parlemen. Fokus partai kini lebih tertuju pada penguatan internal dan peningkatan elektabilitas di mata pemilih agar dapat memperbaiki posisi mereka pada kontestasi politik selanjutnya.
Ambang batas parlemen sendiri merupakan instrumen hukum yang menentukan syarat minimum perolehan suara sah secara nasional bagi sebuah partai politik agar dapat menempatkan wakilnya di DPR. Aturan ini seringkali menjadi perdebatan hangat di Indonesia karena dianggap dapat membatasi partisipasi partai politik kecil dan memengaruhi representasi aspirasi rakyat di tingkat legislatif.
