Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk membongkar sejumlah bangunan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Langkah ini menyasar pada struktur bangunan yang diketahui tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan berasal dari dana swakelola non-APBN.
Keputusan pembongkaran ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai perlu adanya penertiban terhadap aset-aset yang berdiri di lingkungan Lapas untuk memastikan seluruh fasilitas yang ada sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang berlaku. Penggunaan dana non-APBN dalam pembangunan fasilitas negara seringkali menjadi sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.
Selain masalah administrasi aset, langkah berani ini diambil sebagai bagian dari strategi besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memulihkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan. Dengan menghilangkan potensi konflik kepentingan atau ketidakjelasan sumber pendanaan fasilitas, pemerintah berharap citra lembaga pemasyarakatan menjadi lebih bersih dan profesional.
Proses pembongkaran ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh unit pelaksana teknis di bawah naungan Kemenimipas untuk lebih disiplin dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada lagi pembangunan fasilitas yang menyalahi aturan anggaran negara di masa mendatang.
