Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, memberikan klarifikasi resmi terkait isu penyerobotan lahan yang terjadi di kawasan Jalan Teuku Umar Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat. Pihak TNI secara tegas membantah laporan yang menyebutkan adanya tindakan penyerobotan lahan di lokasi tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah adanya klaim dari pihak PT Temasra Jaya. Namun, Mayjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa tersebut secara hukum berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN). Dengan status tersebut, pengelolaan dan kepemilikan lahan berada di bawah otoritas negara, bukan milik pihak swasta.
Kapuspen TNI menekankan bahwa segala tindakan yang dilakukan di area tersebut didasarkan pada prosedur hukum dan administrasi yang berlaku bagi aset negara. Pihak TNI memastikan bahwa klaim yang beredar tidak sesuai dengan fakta kepemilikan aset yang tercatat dalam administrasi negara.
Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status kepemilikan lahan di kawasan strategis Menteng. TNI berharap masyarakat dapat melihat permasalahan ini dari sudut pandang legalitas dokumen aset negara yang sah.
Kawasan Menteng di Jakarta Pusat dikenal sebagai salah satu wilayah pemukiman paling elit dan bersejarah di ibu kota. Banyak lahan di area ini yang memiliki status kepemilikan kompleks, mulai dari hak milik pribadi, aset perusahaan, hingga Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan untuk kediaman dinas atau kantor instansi pemerintah. Sengketa lahan di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta sering kali terjadi akibat tumpang tindih klaim kepemilikan lama dengan administrasi pertanahan modern.
