Ratusan pengemudi ojek online (ojol) memadati kawasan depan Gedung DPR RI pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Massa aksi menuntut adanya perubahan status hukum terkait hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi platform.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menegaskan penolakan mereka terhadap pengategorian pengemudi ojol sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut mereka, pelabelan sebagai mitra UMKM justru mengaburkan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja yang memberikan jasa transportasi dan pengantaran.
Para pengemudi mendesak pemerintah dan legislatif agar memberikan pengakuan resmi kepada mereka sebagai pekerja platform. Hal ini dinilai krusial agar para pengemudi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih menjamin, termasuk kepastian mengenai standar pendapatan, jaminan sosial, serta perlindungan kerja yang lebih layak.
Keresahan ini muncul karena status kemitraan yang selama ini diterapkan dianggap menciptakan ketimpangan posisi tawar antara perusahaan platform yang memiliki modal besar dengan pengemudi yang berada di posisi bawah. Dengan pengakuan sebagai pekerja platform, mereka berharap regulasi yang mengatur sektor ekonomi berbagi (sharing economy) dapat lebih berpihak pada kesejahteraan para pengemudi di lapangan.
