Seorang tokoh masyarakat yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul secara resmi mengajukan laporan ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang dilakukan oleh Forum Keadilan. Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas konten yang diunggah melalui kanal Madilog, yang memuat tuduhan serius mengenai adanya aliran dana serta praktik suap dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Kekecewaan Gus Ipul muncul setelah melihat narasi yang dibangun oleh Forum Keadilan, yang menurutnya tidak berdasar dan dapat mencemarkan nama baik. Pihak pelapor menilai bahwa tudingan mengenai manipulasi keuangan dalam ajang tertinggi organisasi NU tersebut telah melampaui batas etika jurnalistik dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid.
Melalui laporan ke Dewan Pers, Gus Ipul berharap lembaga pengawas media tersebut dapat melakukan peninjauan mendalam terhadap konten yang dipublikasikan. Ia menuntut adanya klarifikasi serta koreksi atas informasi yang dianggap menyesatkan publik. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di internal organisasi serta memastikan bahwa setiap kritik yang disampaikan melalui media massa tetap berpijak pada fakta dan kode etik jurnalistik.
Perselisihan ini mencuat ke publik setelah konten tersebut viral dan memicu perdebatan di kalangan simpatisan maupun pengamat organisasi kemasyarakatan. Hingga saat ini, proses pelaporan masih menunggu tindak lanjut dari Dewan Pers untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran kode etik dalam pemberitaan tersebut.
Nahdlatul Ulama (NU) sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik nasional. Muktamar NU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang diselenggarakan secara berkala untuk menentukan arah kepemimpinan serta program kerja organisasi ke depan, sehingga setiap isu yang berkaitan dengan pelaksanaan acara ini kerap menjadi perhatian luas masyarakat.
