Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengambil langkah progresif dalam menangani persidangan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Dalam tuntutannya, Denny meminta agar MK tidak hanya mengandalkan bukti dokumen, tetapi juga menghadirkan sejumlah pihak secara langsung untuk memberikan keterangan di persidangan.
Menurut Denny, kehadiran saksi atau pihak terkait sangat krusial untuk mengonfirmasi keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan yang menjadi objek sengketa. Langkah ini dinilai perlu dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum yang sedang berjalan, sehingga putusan yang dihasilkan nantinya memiliki landasan fakta yang kuat dan tidak menyisakan keraguan publik.
Permintaan ini muncul sebagai respons atas dinamika persidangan yang membahas kualifikasi pendidikan Gibran. Denny menekankan bahwa pemanggilan pihak-pihak yang memiliki otoritas atau pengetahuan langsung mengenai riwayat pendidikan terkait akan mempercepat proses pembuktian dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Kehadiran saksi dalam persidangan di MK diharapkan dapat mengurai kompleksitas permasalahan administratif yang diperdebatkan. Dengan demikian, MK dapat mengambil keputusan yang adil dan objektif berdasarkan keterangan langsung, bukan sekadar interpretasi atas berkas yang diserahkan oleh para pemohon maupun termohon.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam berbagai kasus uji materi, MK sering kali menjadi pusat perhatian publik karena putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga setiap proses pembuktian di dalamnya menjadi standar penegakan hukum konstitusi di Indonesia.
