Pemerintah Amerika Serikat melalui Gedung Putih kini tengah mengkaji langkah strategis untuk mengatasi lonjakan harga energi yang membebani masyarakat. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah dengan memperluas cakupan penggunaan solar merah sebagai solusi jangka pendek untuk menekan biaya bahan bakar.
Solar merah merupakan jenis bahan bakar diesel yang telah diberi pewarna khusus untuk membedakannya dengan solar biasa yang digunakan untuk kendaraan umum. Selama ini, penggunaan solar merah sangat dibatasi dan dikhususkan untuk sektor-sektor tertentu, seperti alat berat pertanian, mesin industri, atau kendaraan non-jalan raya. Hal ini dilakukan karena solar merah biasanya tidak dikenakan pajak bahan bakar yang sama dengan solar komersial.
Dengan mempertimbangkan perluasan akses terhadap solar merah, Pemerintah AS berharap dapat memberikan keringanan biaya energi bagi pengguna yang membutuhkan, sehingga tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar dapat berkurang. Langkah ini dipandang sebagai salah satu 'jurus' atau instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah fluktuasi harga energi global yang tidak menentu.
Namun, implementasi kebijakan ini tentu memerlukan pengawasan ketat. Hal tersebut dikarenakan adanya risiko penyalahgunaan solar merah oleh pengguna kendaraan umum untuk menghindari pajak, yang justru dapat merugikan pendapatan negara. Oleh karena itu, skema pengawasan dan regulasi yang tepat menjadi kunci utama jika rencana perluasan penggunaan solar merah ini benar-benar diterapkan.
Secara umum, fluktuasi harga energi fosil seperti solar dan bensin seringkali menjadi pemicu utama inflasi global karena berdampak langsung pada biaya logistik dan distribusi barang. Banyak negara di dunia menerapkan sistem subsidi atau kategori bahan bakar khusus untuk melindungi sektor produktif, seperti pertanian dan industri, agar harga pangan dan kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
