Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian ekosistem hutan melalui program pendampingan bagi masyarakat lokal. Tercatat sebanyak 27 komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kalimantan Timur mulai mendapatkan dukungan dan pendampingan intensif pada tahun ini.
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di wilayah mereka. Pendampingan tersebut difokuskan pada pemberian perlindungan hukum serta penguatan kapasitas komunitas adat agar mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan masyarakat adat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam mempertahankan wilayah adat mereka dari ancaman kerusakan lingkungan.
Keterlibatan masyarakat adat dinilai krusial karena mereka memiliki kearifan lokal yang telah teruji selama turun-temurun dalam menjaga keseimbangan alam. Melalui program pendampingan ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan pengetahuan tradisional tersebut dengan regulasi modern guna menciptakan sistem perlindungan hutan yang lebih efektif dan inklusif.
Selain fokus pada aspek perlindungan, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat tanpa harus merusak ekosistem. Dengan pengelolaan hutan yang tertata, potensi hasil hutan non-kayu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kehidupan sehari-hari komunitas adat setempat.
Secara umum, Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan biodiversitas tinggi namun juga menghadapi tantangan besar berupa deforestasi akibat ekspansi industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan perlindungan wilayah hutan adat menjadi salah satu kunci penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim global serta upaya menjaga paru-paru dunia yang tersisa di pulau Kalimantan.
