Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengambil langkah tegas dalam menjaga kelestarian ekosistem di wilayah pembangunan ibu kota baru. Bekerja sama dengan personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tim gabungan telah melaksanakan operasi penertiban terhadap sejumlah bangunan liar yang berdiri di kawasan hutan konservasi Bukit Soeharto.
Langkah penertiban ini dipandang perlu untuk memastikan bahwa area konservasi tetap terjaga dari aktivitas manusia yang tidak berizin. Keberadaan bangunan-bangunan ilegal di tengah hutan konservasi dinilai berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem alami yang ada di wilayah tersebut.
Selain fokus pada aspek pelestarian alam, operasi ini juga bertujuan untuk memitigasi risiko bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aktivitas manusia di dalam kawasan hutan seringkali menjadi pemicu munculnya titik api yang dapat meluas dengan cepat, terutama saat memasuki musim kemarau, sehingga pengosongan area dari bangunan liar menjadi prioritas utama demi keamanan wilayah.
Melalui koordinasi lintas instansi antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN serta aparat keamanan, diharapkan pengawasan terhadap kawasan hutan konservasi Bukit Soeharto dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun IKN dengan konsep kota hutan (forest city) yang tetap mengedepankan perlindungan terhadap flora dan fauna endemik.
Kawasan Bukit Soeharto sendiri dikenal sebagai salah satu area paru-paru hijau yang memiliki nilai ekologis tinggi di Kalimantan Timur. Sebagai wilayah konservasi, area ini memiliki peran krusial dalam menjaga ketersediaan air, mencegah banjir, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka yang dilindungi oleh negara.
