Anggota Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) dari Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya sinkronisasi data dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, RUU SDI harus mampu menjamin bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar didasarkan pada data dan fakta yang akurat di lapangan.
Kebutuhan akan integrasi data menjadi krusial mengingat seringnya terjadi perbedaan data antarinstansi pemerintah, yang kerap menghambat efektivitas implementasi program kerja. Dengan adanya payung hukum melalui RUU SDI, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pengelolaan data, sehingga informasi yang tersedia dapat diakses secara terpadu dan konsisten.
Lebih lanjut, DPR berharap regulasi ini nantinya dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang berbasis data (data-driven policy) dinilai jauh lebih efektif dan tepat sasaran dibandingkan dengan kebijakan yang hanya mengandalkan asumsi atau laporan parsial. Hal ini dianggap sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain aspek akurasi, RUU ini juga diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi pengumpulan data. Dengan standar data yang seragam, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pertukaran informasi akan menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Upaya integrasi data melalui konsep Satu Data Indonesia merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah untuk menciptakan ekosistem data yang terintegrasi. Inisiatif ini bertujuan untuk menghilangkan silo-silo data di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga tercipta satu sumber kebenaran (single source of truth) yang dapat digunakan untuk analisis strategis maupun operasional pemerintah.
