Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, memberikan catatan kritis terkait kebijakan subsidi energi yang saat ini diterapkan pemerintah. Menurutnya, pemberian subsidi pada energi konvensional berpotensi menjadi penghambat bagi percepatan proses transisi energi menuju sumber daya yang lebih ramah lingkungan.
Eddy menjelaskan bahwa subsidi yang terus mengalir pada energi fosil dapat menciptakan ketergantungan masyarakat dan industri terhadap sumber energi lama. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan motivasi serta urgensi untuk beralih ke energi terbarukan, mengingat harga energi konvensional menjadi lebih terjangkau akibat intervensi pemerintah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan paradigma dalam konsumsi energi nasional. Jika subsidi energi fosil tidak dikelola dengan tepat atau tidak diarahkan secara bertahap menuju energi bersih, maka target pencapaian energi terbarukan yang telah ditetapkan pemerintah dikhawatirkan akan berjalan lambat.
Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi mendalam mengenai mekanisme subsidi agar tidak menjadi bumerang bagi agenda besar pelestarian lingkungan. Pengalihan subsidi energi fosil ke arah pengembangan infrastruktur energi terbarukan dianggap sebagai langkah yang lebih strategis untuk menjamin kedaulatan energi jangka panjang sekaligus menekan dampak kerusakan iklim.
Sebagai informasi, transisi energi merupakan upaya global untuk mengganti sistem energi berbasis karbon tinggi, seperti batu bara dan minyak bumi, menjadi sistem energi rendah karbon atau energi terbarukan. Langkah ini menjadi krusial bagi banyak negara, termasuk Indonesia, guna memenuhi komitmen internasional dalam menekan pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca demi keberlangsungan ekosistem bumi.
