Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan keprihatinan serta desakan kepada pemerintah agar segera merumuskan regulasi yang lebih ketat terkait pembangunan pusat data atau data center di tanah air. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa ekspansi infrastruktur digital tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup serta hak-hak dasar masyarakat sekitar.
Menurut WALHI, pembangunan data center dalam skala besar membawa dampak signifikan terhadap ekosistem, terutama terkait dengan konsumsi sumber daya alam. Salah satu perhatian utama adalah penggunaan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan server, yang dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan air bersih bagi warga setempat. Selain itu, konsumsi energi listrik yang sangat tinggi juga menjadi sorotan dalam hal keberlanjutan energi.
Dalam menyampaikan aspirasinya, WALHI menyarankan pemerintah Indonesia untuk berkaca pada pengalaman negara tetangga, Malaysia. Di negara tersebut, pembangunan pusat data telah mulai mendapatkan perhatian serius terkait dampak lingkungan dan sosialnya. Dengan mempelajari pola regulasi di Malaysia, Indonesia diharapkan dapat menciptakan standar pembangunan yang lebih hijau dan bertanggung jawab.
Regulasi yang diminta bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen hukum yang mampu menjamin bahwa investasi teknologi tidak berbenturan dengan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat. WALHI menekankan bahwa kemajuan transformasi digital harus berjalan beriringan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak menimbulkan konflik agraria maupun krisis ekologi di masa depan.
Sebagai informasi, data center merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang dikelola oleh server. Seiring dengan meningkatnya tren digitalisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara global, permintaan akan kapasitas penyimpanan data terus melonjak, yang kemudian memicu pembangunan infrastruktur fisik secara masif di berbagai wilayah di seluruh dunia.
