Praktik meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pengambilan foto wajah pengunjung saat memasuki gedung perkantoran atau area publik kini menjadi sorotan. Prosedur keamanan yang lazim diterapkan oleh banyak pengelola gedung tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi.
Pengumpulan data sensitif seperti KTP tanpa mekanisme pengelolaan yang jelas dapat memicu risiko kebocoran data. Dalam banyak kasus, pengunjung seringkali diminta menyerahkan kartu identitas asli sebagai jaminan akses masuk, namun tidak ada jaminan bahwa data yang tercantum di dalamnya tidak disalahgunakan atau disimpan tanpa izin pemilik data.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap pengumpulan data pribadi harus memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuan yang spesifik. Praktik pengambilan foto wajah dan pemindaian KTP yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa pemberitahuan mengenai tujuan penggunaan data tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Masyarakat diimbau untuk lebih kritis dan waspada terhadap prosedur keamanan yang terkesan berlebihan. Penting bagi pengelola gedung untuk meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) mereka agar tetap menjamin keamanan area tanpa mengabaikan hak privasi pengunjung. Hal ini termasuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak disimpan secara permanen jika tidak diperlukan, serta memiliki sistem pengamanan data yang mumpuni agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai informasi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang atas data pribadinya. UU ini mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran data pribadi, baik berupa denda administratif maupun sanksi pidana.
