Denny Indrayana memberikan bantahan tegas terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Agus terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pengecualian syarat ijazah. Denny menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak dibuat secara sengaja atau dirancang khusus untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk Gibran Rakabuming Raka.
Dalam penjelasannya, Denny menekankan bahwa setiap aturan yang diterbitkan oleh KPU memiliki landasan hukum dan prosedur yang berlaku umum. Ia menolak anggapan bahwa ada manipulasi regulasi yang dilakukan demi meloloskan kandidat tertentu dalam proses administrasi pencalonan. Menurutnya, tuduhan bahwa PKPU tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan personal adalah klaim yang tidak berdasar.
Perdebatan mengenai syarat administrasi pencalonan ini mencuat setelah adanya kritik terhadap fleksibilitas aturan ijazah yang dianggap memberikan celah bagi kandidat tertentu. Namun, Denny memastikan bahwa proses verifikasi dan penetapan syarat tetap mengacu pada koridor hukum yang berlaku dan tidak ditujukan untuk mengistimewakan individu mana pun.
Klarifikasi ini menjadi bagian dari dinamika hukum dan politik yang menyertai proses pemilihan umum di Indonesia, di mana setiap regulasi teknis sering kali menjadi objek pengawasan ketat oleh publik maupun ahli hukum guna memastikan prinsip keadilan dan transparansi dalam demokrasi.
