Seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, memberikan catatan kritis terkait rencana peningkatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurutnya, wacana untuk menaikkan batas minimum perolehan suara bagi partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di parlemen berpotensi mengancam hak keterwakilan para pemilih.
Tunjung menjelaskan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan banyak suara pemilih terbuang sia-sia. Hal ini terjadi ketika partai politik yang dipilih oleh masyarakat tidak berhasil melampaui angka minimum yang ditetapkan, sehingga suara tersebut tidak terkonversi menjadi kursi di lembaga legislatif. Kondisi ini dinilai dapat mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin setiap aspirasi rakyat terwakili secara proporsional.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fungsi utama parlemen adalah sebagai representasi dari berbagai kelompok kepentingan di masyarakat. Jika ambang batas dinaikkan secara signifikan, dikhawatirkan hanya partai-partai besar saja yang mendominasi kursi parlemen. Dampaknya, partai kecil atau baru yang membawa gagasan segar dan mewakili konstituen spesifik akan tereliminasi dari sistem pemerintahan, sehingga keberagaman aspirasi di tingkat nasional menjadi berkurang.
Kenaikan parliamentary threshold ini dipandang sebagai langkah yang kontraproduktif jika tujuannya adalah untuk memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai. Tunjung berpendapat bahwa penyederhanaan partai seharusnya terjadi secara alami melalui mekanisme pemilihan, bukan melalui pembatasan administratif yang justru membatasi hak politik warga negara dalam memilih wakilnya.
Parliamentary threshold merupakan instrumen hukum yang digunakan dalam sistem pemilihan umum untuk membatasi jumlah partai politik yang masuk ke parlemen guna menciptakan stabilitas pemerintahan. Di Indonesia, perdebatan mengenai besaran angka ambang batas ini sering kali muncul menjelang pemilu, karena berkaitan erat dengan keseimbangan antara efektivitas kerja pemerintah di eksekutif dan representasi politik yang inklusif di legislatif.
