Aktivis 98, Rustam Effendi, memberikan perhatian khusus terhadap perilaku Presiden Joko Widodo menjelang agenda persidangan atau pemanggilan terkait polemik ijazah yang menyeret nama sang presiden. Menurut Rustam, terdapat sebuah pola tertentu yang dilakukan Jokowi setiap kali jadwal pemeriksaan atau sidang mengenai isu tersebut mendekat.
Rustam menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan presiden tersebut bukanlah tanpa alasan. Ia mengamati adanya kecenderungan Jokowi untuk melakukan aktivitas tertentu yang dianggap sebagai bentuk pengalihan perhatian atau strategi menghadapi tekanan publik terkait keabsahan dokumen pendidikannya.
Kritik dari aktivis 98 ini muncul di tengah bergulirnya proses hukum dan perdebatan di ruang publik mengenai ijazah presiden. Rustam menekankan bahwa transparansi sangat diperlukan untuk mengakhiri spekulasi yang terus berkembang di masyarakat. Baginya, sikap konsisten dalam menghadapi proses hukum adalah kunci utama untuk membuktikan kebenaran.
Persoalan ijazah ini telah menjadi diskursus panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelapor hingga pihak universitas yang terkait. Meskipun pemerintah dan pihak terkait telah memberikan klarifikasi, namun bagi sejumlah aktivis, proses pembuktian melalui jalur persidangan tetap menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Isu mengenai keabsahan ijazah pejabat publik di Indonesia seringkali menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan syarat administrasi pencalonan dalam pemilihan umum. Secara umum, integritas dokumen akademik merupakan standar baku dalam proses verifikasi calon pemimpin negara guna menjamin bahwa pemimpin tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
