Sejumlah organisasi pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi pengemudi RBPI dan APPN berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 8 Oktober 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, khususnya Menko Infrastruktur, yang dinilai kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi para pengemudi di lapangan.
Dalam aksi yang direncanakan tersebut, aliansi pengemudi akan membawa empat tuntutan utama kepada pemerintah. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah masalah kelangkaan bahan bakar jenis Solar yang kerap terjadi dan sangat menghambat aktivitas operasional para pengemudi transportasi logistik maupun umum.
Selain persoalan bahan bakar, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Para pengemudi menilai bahwa regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi terkini dan justru sering kali memberatkan para pelaku transportasi di jalan raya.
Kekecewaan para pengemudi ini memuncak karena merasa aspirasi mereka selama ini terabaikan oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu, demonstrasi pada 8 Oktober mendatang diharapkan dapat menjadi sarana penekanan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis solar serta melakukan pembenahan regulasi transportasi demi kesejahteraan para pengemudi.
Sektor transportasi darat, khususnya pengangkutan logistik, memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas distribusi barang dan pengendalian inflasi di Indonesia. Kendala pada ketersediaan bahan bakar subsidi seperti solar sering kali berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional yang kemudian berujung pada peningkatan harga kebutuhan pokok di pasar.
