Almas Tsaqibbiru Re A secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini muncul menyusul adanya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menguji validitas dokumen pendidikan Gibran dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Persoalan mengenai latar belakang pendidikan dan keaslian ijazah Gibran memang telah menjadi diskursus publik sejak masa kampanye hingga pasca-pemungutan suara. Almas menilai bahwa kepastian hukum mengenai syarat administrasi calon pemimpin negara sangat penting untuk dijaga demi integritas proses demokrasi di Indonesia.
Melalui pernyataannya, Almas menekankan bahwa proses pengujian di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional yang tepat untuk menjawab keraguan masyarakat. Dengan adanya putusan resmi dari lembaga tinggi negara tersebut, diharapkan muncul kejelasan yang tidak terbantahkan mengenai keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam pencalonan wakil presiden.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh aspek transparansi administrasi dalam pemilihan umum. Publik kini menantikan bagaimana MK akan memproses gugatan tersebut dan pembuktian apa saja yang akan dihadirkan di persidangan untuk memverifikasi dokumen pendidikan yang dipermasalahkan.
Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta memutus sengketa hasil pemilihan umum. Isu mengenai syarat administrasi calon dalam Pemilu seringkali menjadi objek gugatan di MK guna memastikan bahwa setiap kandidat yang terpilih telah memenuhi kualifikasi hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
