Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, memberikan pandangannya mengenai isu diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik. Menurut Mahfud, kemungkinan terjadinya diskualifikasi terhadap Gibran bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi dalam koridor hukum.
Mahfud menekankan bahwa segala keputusan hukum, termasuk mengenai status kepesertaan atau kelayakan seorang kandidat, sangat bergantung pada pembuktian dan proses persidangan yang berjalan. Meskipun banyak pihak menganggap posisi Gibran sudah aman, Mahfud mengingatkan bahwa mekanisme hukum memiliki celah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat menggugurkan syarat pencalonan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum tata negara, keputusan lembaga peradilan tertinggi seperti MK memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, segala bentuk gugatan yang masuk akan dikaji berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tetap menjadi penentu utama dalam menentukan nasib politik seorang kandidat.
Diskusi mengenai diskualifikasi ini muncul seiring dengan berbagai dinamika politik dan gugatan yang menyertai proses pemilihan. Namun, Mahfud menegaskan bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada prosedur hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi, setiap putusan MK memiliki implikasi luas terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga proses persidangannya selalu menjadi pusat perhatian publik dan pengamat politik.
